6 Mei 2010

Robot-Robot Kapitalis

Posted in Uncategorized tagged , , , , , pada 15:22 oleh petikdua

Robert Jackson dan Georg Sorensen dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Hubungan Internasional menjelaskan bahwa Negara Berkembang yang tengah membangun seyogyanya menjalani proses pembangunan yang sama seperti yang pernah dijalani Negara-Negara Maju di Barat. Pembangunan itu meliputi perjalanan progresif dari masyarakat tradisional, pra-industri, agraris menuju masyarakat modern, industrialis, dan mengkonsumsi banyak. Pembangunan berarti mengatasi berbagai hambatan dalam produksi pra-industri, kemunduran institusi, dan sistem nilai parokial yang merintangi proses pertumbuhan dan modernisasi.
Pembangunan yang diserap mentah-mentah setiap Negara Berkembang akan menimbulkan ketimpangan pemenuhan kebutuhan di setiap negara berkembang. Definisi dan pengertian pembangunan yang selama ini disosialisasikan institusi-institusi internasional seperti PBB, WTO, IMF, ADB, dan lainnya tentang Pembangunan seperti memiliki indikator yang sama terhadap bagaimana seharusnya pembangunan dilaksanakan di Negara Berkembang. Dengan menafikan bahwa sesungguhnya kebutuhan dari setiap Negara Berkembang itu saling berlainan.
Di Indonesia, misalnya. Pembangunan dianggap sebagai sebuah langkah lanjut untuk menyelamatkan bangsa ini dari ‘keterbelakangan’ (baca: tradisional). Turunnya rezim Orde Lama dianggap sebagai sebuah langkah yang lebih maju untuk masuk pada ‘era modern’ ala Orde Baru. ‘Era modern’ yang ditandai dengan meningkatnya campur tangan pihak asing dalam setiap bidang pembangunan Indonesia. Liberalisasi pun secara bertahap terjadi hampir di segala bidang. Perlahan, tapi pasti.
Pejabat-pejabat negara, yang menjalankan roda pemerintahan bangsa ini secara langsung, hakikinya dalam setiap gerak dan proses pengambilan keputusan harus mengedapankan kepentingan rakyat. Mengingat posisi mereka sebagai pejabat negara yang menjalankan gerak negara secara langsung dan juga mengingat bahwa tujuan dari setiap negara jelas adalah mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya, begitupun Indonesia. Namun, fenomenanya sekarang, seringkali kebijakan yang diambil oleh pejabat negara justru malah mengesampingkan, bahkan tidak menghiraukan kepentingan rakyat, dan lebih mengedepankan keuntungan-keuntungan yang dirasakan oleh pihak korporasi-korporasi besar dunia.
Kebijakan pertama yang menguntungkan pihak korporasi besar dan mengesampingkan kepentingan rakyat misalnya adalah UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing oleh Presiden Soeharto kala itu. Dan sejak saat itu, bahkan boleh jadi hingga hari ini, kendali ekonomi Indonesia telah berada di tangan bangsa asing, dari mulai IGGI yang beranggotakan Amerika Serikat, Kanada, Eropa dan Australia, sampai Bank Dunia, juga IMF yang pemilik saham terbesarnya adalah Amerika Serikat. Ditandatanganinya UU No. 1 Tahun 1967 tersebut seperti pintu masuk pihak-pihak asing untuk menggerogoti perekonomian bangsa yang kemudian mematikan perekonomian rakyat.
Oleh karena itu, jangan heran jika kini, sejak bangun tidur, hingga kita tidur kembali, kepentingan asing menyelimuti kehidupan kita, dan sayangnya, kita justru malah nyaman dengan hal tersebut. PT Freeport adalah korporasi pertama yang ditandatangani oleh Presien Soeharto untuk kemudian diizinkan mengeruk tembaga dan emas di bangsa kita yang kaya Sumberdaya Alam ini. Air mineral Aqua yang tersedia hampir di setiap kantin di kampus misalnya, 74% sahamnya dikuasai oleh Danone, Perancis. Atau the Sariwangi yang kita minum setiap pagi untuk menghangatkan dan menenangkan pikiran, ternyata 100% sahamnya telah dikuasai oleh Unilever, Inggris.
Tidak hanya itu. Rokok Sampoerna, yang menjadi isapan wajib mahasiswa-mahasiswa kampus dan hampir seluruh masyarakat Indonesia, juga kebanggaan Indonesia, kini ternyata 97% sahamnya telah dikuasai oleh Phillip Morris, produsen rokok Marlboro asal Amerika Serikat. Bahkan, di bidang pangan, yang seharusnya dilindungi dan dikuasai sepenuhnya oleh negara guna menjamin pangan warga negaranya pun telah dimasuki korporasi asing seperti Monsanto yang memiliki saham hampir di tiap perusahaan pangan lokal di Negara-negara Berkembang, termasuk Indonesia.
Tidak hanya UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang menjadi kekecewaan kita terhadap pemerintah. Masih banyak kebijakan lain yang memang mengesampingkan kepentingan rakyat seperti UU Migas, UU bidang Pertambangan (UU Minerba), Kontrak Karya Pertambangan, dan masih banyak lagi. Indonesia butuh kemandirian dan kedaulatan dalam setiap kebijakan yang menyangkut nasib bangsa dan rakyatnya. Campur tangan itu kemudian berbuah pada pelayanan yang tidak adil terhadap masyarakat. Tampak bahwa pemerintah seperti robot-robot pihak Kapitalis yang terlena pada tawaran-tawaran bonus dana yang menguntungkan pihak tertentu saja.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

huruf kecil

saya menulis sebab sering diserang perasaan ingin berada di sini, di sana, dan di mana-mana sekaligus.

ishaksalim

Just another WordPress.com site

jembatan merah

sejarah-budaya-pembangunan

kata.cerita.kita

karena tulisan itu selalu bersuara dengan tintanya, meski kita sudah tiada

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger menyukai ini: