30 Juli 2011
Analisis Efektivitas Global Agriculture and Food Security Program (GAFSP) sebagai Solusi Penanganan Krisis Pangan Negara Berkembang (Bangladesh dan Ethiopia)
Global Agriculture and Food Security Program (GAFSP) adalah sebuah program bantuan pendanaan multilateral yang difasilitasi oleh Bank Dunia untuk membantu Negara Berkembang didunia dalam menghadapi fenomena Krisis Pangan yang tengah mewabah dunia internasional dewasa ini. Sebenarnya program ini sudah diterapkan di beberapa negara yang mengajukan proposal bantuan, tetapi dalam tulisan kali ini, penulis hanya akan menganalisis efektivitas bantuan ini di Bangladesh dan Ethiopia.
Program bantuan pendanaan multilateral GAFSP terhadap Bangladesh diratifikasi pada 14 Juni 2010 dan diberlakukan dalam program pembangunan pertanian dan pangan jangka panjang untuk Bangladesh yang mulai diberlakukan dalam BCIP untuk periode 2010-2025. Sedangkan program bantuan pendanaan multilateral GAFSP terhadap Ethiopia diratifikasi pada November 2009 dengan kesepakatan untuk dimanfaatkan dalam jangka waktu menengah dengan periode 2011-2015.
Secara umum, program bantuan pendanaan multilateral GAFSP ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan ketahanan pangan masyarakat miskin di beberapa Negara Berkembang melalui kebijakan dan kepemimpinan Negara dan pemerintahnya dalam mengolah solusi untuk permasalahan pangan negaranya. Di Bangladesh, program bantuan ini dialokasikan dalam 12 program kegiatan yang dikembangkan dari tiga sektor bantuan yang diberikan oleh GAFSP. Penentuan kedua belas sektor ini berdasarkan program perencanaan pembangunan nasional Bangladesh, khususnya dalam sektor pertanian dan pangan. Program-program ini kemudian dirumuskan dalam BCIP sebagai kerangka kerja. Sedangkan di Ethiopia, dana bantuan GAFSP dialokasikan dalam sebuah program yang dikenal AGP dengan empat strategi obyektif yang juga dikembangkan dari tiga sektor bantuan yang diberikan GAFSP.
Rumusan program-program kegiatan yang diolah oleh pemerintah setempat berdasarkan bantuan yang diberikan GAFSP akan dipadukan dengan kebutuhan Negara yang bersangkutan. Dalam penelitian ini, Negara yang penulis maksud adalah Bangladesh dan Ethiopia. Hasil analisis ini kemudian akan menggambarkan efektivitas dan maksimalisasi program bantuan pendanaan multilateral ini terhadap negara yang bersangkutan pada khususnya, dan Negara Berkembang pada umumnya.
Untuk Bangladesh, berdasarkan hasil analisis fenomena Krisis Pangan dan sebab-akibat Krisis Pangannya, penulis merumuskan beberapa permasalahan yang membutuhkan tindak lanjut untuk menyelamatkan Negara ini dari permasalahan Krisis Pangan. Beberapa permasalahan yang dimaksud, yaitu (i) Demokratisasi yang tidak maksimal, (ii) Kepadatan Penduduk, (iii) Sumberdaya manusia, (iv) Sistem distribusi pangan, (v) Korupsi, dan (vi) Kepentingan asing. Adapun bantuan pendanaan sebesar US$ 50 juta yang diberikan GAFSP diharapkan dialokasikan dalam tiga sektor besar, yaitu (i) Penggunaan teknologi dalam pertanian, (ii) Pengadopsian teknologi yang bisa menambah keuntungan hasil produksi, dan (iii) manajemen irigasi. Ketiga sektor besar ini diserap oleh Bangladesh dalam kebijakan pengembangan pangan dan pertanian dalam tiga hal, yakni (i) Ketersediaan pangan, (ii) Akses terhadap pangan, dan (iii) Pemanfaatan pangan.
Dalam penjabaran tersebut, program kegiatan yang dikembangkan berdasarkan pengalokasian dana bantuan GAFSP belum bisa menjawab kebutuhan dasar masyarakat Bangladesh akan permasalahan yang tengah membelit kehidupan sehari-harinya. Masyarakat Bangladesh membutuhkan pemerintahan yang transparan dan betul-betul memperjuangkan kesejahteraan rakyat, terkhusus masalah bagaimana rakyat bisa berkecukupan menghasilkan, mendapatkan, dan memanfaatkan potensi yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup. Hal ini disebabkan masyarakat tengah dibelit pemerintahan yang masih sering memanfaatkan celah yang ada untuk kepentingan pribadi, maupun kelompok. Selain itu, sistem politiknya pun masih dibayang-bayangi perebutan kekuasaan yang dikejar oleh pihak-pihak berkepentingan. Korupsi masih merajalela diantara pejabat pemerintahan, dan sistem demokrasi pun tidak difungsikan dengan maksimal.
Korupsi ini juga kadang berdampak pada sistem distribusi pangan Bangladesh. Seringkali bantuan pangan tidak disalurkan secara maksimal pada pihak yang membutuhkan. Selain dari pemerintah dan pihak-pihak bermodal yang menyulitkan akses masyarakat kelas bawah untuk mendapatkan pangan, masyarakat kelas bawah pun kurang memiliki potensi untuk mencari dan berusaha mendapatkan pangan demi kelangsungan hidupnya. Ini disebabkan oleh sumberdaya manusia yang memang perlu pembekalan lebih untuk pengembangan dan pemanfaatan pangan dan pertanian. Dalam BCIP, memang terdapat kebijakan pengembangan untuk akses masyarakat terhadap pangan. Namun, pengembangan yang direncanakan dalam program-program tersebut sangat sedikit yang menyentuh ranah pelatihan dan pengembangan potensi sumberdaya dan pemulihan serta pengefektivitasan sistem distribusi pangan. Lebih banyak untuk masalah administratif dan komputerisasi.
Analisis pembahasan tersebut tidak jauh beda dengan permasalahan yang terjadi di Ethiopia. Sebuah negara dengan penyebab permasalahan Krisis Pangan yang menggunung. Masalah kerentanan penyakit, sistem kelola lahan yang cukup bebas dan bahkan hampir berat sebelah, sistem perdagangan bebas yang mulai diberlakukan sejak tahun 1990an, rendahnya GDP, posisi wilayah yang tergolong landlock, sumberdaya baik manusia maupun alam yang rendah dan tidak terolah, juga korupsi menjadi langganan permasalahan di Ethiopia.
Jika dianalisis dari berbagai permasalahan di atas, permasalahan lebih banyak disebabkan karena potensi negara yang masih rendah dan banyaknya hal yang tidak dikelola dengan baik dan maksimal. Solusi yang dijabarkan dalam program-program bantuan yang salah satunya dari GAFSP dan program-program yang dirumuskan dalam kebijakan Negara memang sangat Ideal. Namun, program-program tersebut seakan tidak menjawab kebutuhan mendasar yang tengah dialami oleh Negaranya, termasuk dengan yang terjadi di Ethiopia. Negara ini dianggap masih memerlukan pembenahan internal terlebih dahulu untuk hal-hal yang paling mendasar, seperti pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam dan manusia, juga pembenahan sistem ekonomi politik yang benar-benar adil dan memihak pada kesejahteraan rakyat.
Selanjutnya, mengenai bantuan asing yang juga menjadi salah satu faktor yang cukup berpengaruh, sepertinya menjadi solusi yang juga membawa permasalahan lanjutan yang sifatnya tidak terlihat. Jika kita menganalisis lebih lanjut dan lebih jeli melihat, setiap bantuan asing yang masuk ke Negara-Negara Berkembang, termasuk bantuan asing ke Bangladesh dan Ethiopia, selain membawa solusi program untuk menyelamatkan negara tujuan dari permasalahan Krisis Pangan, juga membawa dorongan kepada negara yang dibantu untuk membuka pasarnya. Menurut beberapa donor asing, sistem perdagangan yang tertutup menjadi salah satu penyumbang besar bagi kurang berkembangnya perdagangan suatu negara karena sempitnya pasar tempat mereka beraktivitas.
Dorongan untuk membuka pasar tersebut tidak jarang diterima dengan mudah oleh pihak-pihak penerima bantuan. Ada dua hal yang mendorong hal tersebut, pertama karena memang sistem pasar bebas itu menguntungkan dan kedua karena tidak ada pilihan lain dan sudah didesak oleh kebutuhan akan dana bantuan yang diajukan.
Dikebanyakan Negara Berkembang, sistem perdagangan bebas memang membuka peluang keuntungan yang lebih besar bagi para pelaku perdagangan karena semakin luasnya pasar transaksi. Namun, peluang keuntungan ini hanya bisa dirasakan oleh pelaku yang memiliki modal besar dan memang mampu bersaing secara global dalam pasar yang lebih luas. Tidak seperti mereka yang bermodal kecil, misalnya saja petani-petani yang sebagian besar tinggal di pedesaan, jauh dari informasi dan modernisasi perkotaan. Sebagian besar dari mereka hanya memiliki lahan kurang dari 1 ha setiap rumah tangga, bahkan tak jarang hanya menjadi pekerja, dengan menjaga dan mengolah lahan yang sesungguhnya dimiliki oleh pemilik modal di perkotaan. Dimana jika saat panen, seluruh keuntungan produksi diserahkan pada pemilik lahan, dan buruh tani tadi hanya mendapatkan upah kurang dari 1% hasil penjualan dan produksinya. Hal seperti ini banyak terjadi Ethiopia dan Bangladesh, bahkan hampir di seluruh Negara Berkembang di dunia. Namun demikian, sistem perdagangan bebas masih saja menjadi solusi dalam setiap program bantuan asing. Tidak hanya itu, sistem ini juga masih saja diterima oleh Negara-Negara yang menerima bantuan tanpa kepekaannya untuk melakukan persiapan internal dulu dengan membangun sistem ekonomi politik khususnya dalam perumusan kebijakan pangan untuk kesejahteraan rakyat Negara Berkembang.
kata.cerita.kita 